Assalamu'alaikum.... ^_^ Makalah Anggaran Berbasis Kinerja

Makalah Anggaran Berbasis Kinerja

Makalah Anggaran Berbasis Kinerja
anggaran
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2001 sampai saat kini pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi keuangan negara, salah satu jabaran pelaksanaannya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dengan prinsip adanya perlakuan terhadap surplus dan defisit. Hal ini memberikan implikasi yang cukup luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, artinya mereka telah dicanangkan bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, apabila target yang dicapai tidak tercapai sesuai realita yang ada maka anggaran keuangan negara akan mengalami defisit, sebaliknya apabila target yang dicapai realitanya melampaui maka anggaran keuangan negara mengalami surplus. Persoalannya bagaimana mengantisipasi agar target tercapai dan kalau tidak tercapai atau melampaui target apa dan bagaimana solusi yang terbaik, yaitu yang berprinsip pada kemakmuran dan prospektif masa depan regenerasi yang lebih cerah.

Aparat instansi pemerintah harus mampu menjabarkan wawasannya ke dalam visi mereka berlandaskan kepada pemahaman tentang melakukan “ premiset “ masing-masing unit melalui kemampuan melakukan analisis kebijaksanaan (policy analysis) perencanaan (planning) dan perencanaan program (Programme Planning). Berdasarkan visi yang terbentuk, selanjutnya memformulasikan MISI-nya dengan mempergunakan instrumen pengembangan pada masing-masing fungsiorganisasi. Indikator kinerja (performance indicator) dinilai dari sejauhmana kemampuan organisasi dalam mengoperasionalisasikan fungsi  manajemennya dan menjadi tolok ukur kemampuan aparat dan merupakan wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Untuk maksud-maksud di atas maka kegiatan penyiapan tentang perencana-an strategi, pengukuran kinerja dan sistem evaluasinya serta media akuntabilitas kinerja merupakan kunci-kunci penting yang perlu dikenali, dipahami dan diseleng-garakan instansi. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat mengungkap suatu pertanggungjawaban hal-hal yang lebih penting dan lebih menyeluruh, dari awal perencanaan sampai kepada evaluasi suatu kegiatan/akitivi-tas/program yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah.

Penetapan tujuan dan sasaran menjadi sangat strategis karena merupakan hasil pengkajian dari pernyataan misi yang dapat saja berisikan suatu kebijaksanaan untuk jangka waktu tertentu (misalnya, lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan) yang akan dilakukan upaya mencapai hasil yang telah ditetapkan. Tujuan hendaknya harus dapat mengekspresikan sutau kondisi di masa datang yang dapat dicapai. Sedangkan sasaran sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pencapaian sasaran dapat diukur dengan jelas dan mudah. Tujuan dan sasaran dari suatu Instansi pemerintah biasanya terungkap dalam sasaran lima tahunan (Sarlita) Instansi pemerintah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam makalah ini yaitu untuk mengetahui tentang anggaran berbasis kinerja.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui tentang :
1. Pengertian anggaran berbasis kinerja
2. Implikasi Anggaran Berbasis Kinerja
3. Penyusunan Anggaran Berskala Perioritas
4. Penyusunan Rencana Anggaran Berbasis Kinerja
5. Penetapan Anggaran Berskala Perioritas

BAB II
PEMBAHASAN

2.1     Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Dikaji dari pengertian harfiah secara konseptual,  definisi kinerja menurut Miner, yaitu kesesuaian perilaku kelompok dan individu dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Soeprihanto membatasinya sebagai “hasil kerja seorang karyawan selama masa periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran/kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan telah disepakati bersama. Merujuk pada rangkaian definisi tersebut, maka kinerja pada dasarnya adalah sama dengan prestasi kerja atau unjuk kerja atau pencapaian pelaksanaan kerja selama periode tertentu yang dapat dicapai dengan menggunakan keterampilan dan upaya tertentu dan dilaksanakan secara legal, serta berlandaskan pada etika dan moral.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara  adalah tingkat efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan masing- masing program dan kegiatannya bagi suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu diharapkan mempunyai kemampuan teknis secara efisien dan efektif dengan wawasan yang komprehensif dan proporsional.

Kinerja dari sudut pandang proses adalah suatu proses kerja dari seseorang / badan hukum atau pimpinan kolektif dengan tindakan mengerjakan yang dikehendaki sesuai harapan untuk pencapaian tujuan tertentu, sedangkan dari sudut pandang hasil merupakan prestasi kerja dalam rangka pencapaian hasil yang diinginkan sebagai pengukuran dari hasil-hasil suatu pekerjaan.

Mengingat pimpinan organisasi mempunyai berbagai keterbatasan baik menyangkut waktu, pengetahuan, skill teknis yang diperlukan maka, pada prinsipnya keberhasilan pekerjaan seorang pimpinan dalam suatu organisasi dikarenakan karena orang lain, oleh sebab itu diperlukan gerakan secara terpadu tentang pertanggung-jawaban kinerja dalam suatu instansi/organisasi.

Esensi dari sistem pengukuran dan penilaian kinerja akan terfokus pada pengambilan tindakan pada setiap kegiatan, pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai pada saat tertentu, di mana instansi pemerintah dalam upayanya menuju tujuan dan sasaran umum yang ditetapkan dalam rencana strategisnya. Dengan demikian, sistem pengukuran kinerja ini harus mengukur hasil, akibat, atau hasil dari pengeluaran anggaran pemerintah terhadap program penyelenggarannya.

Dalam implementasinya anggaran berbasis kinerja sejak tahun 2001 sampai sekarang pemerintah telah menganut system anggaran berbasis kinerja dengan prinsip anggaran surplus/deficit. Berdasarkan struktur anggaran berbasis kinerja maka anggaran selain dirinci menurut organisasi dan jenis belanja dirinci pula menurut fungsi, sedangkan konsekuensi dari penetapan rincian anggaran menurut organisasi bahwa setiap pergeseran bagian dari anggaran harus dengan persetujuan DPR.  Bentuk anggaran tidak lagi menggunakan model dua sisi/horizontal (T-account) tetapi menggunakan model vertical (I-account) sebagaimana ketentuan UU nomor 17 2003 yaitu dengan struktur yang terdiri atas: 

a. Pendapatan
· Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.
· Hibah

b. Belanja
· Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dana bagi hasil, dana alokasi khusus         dan dana alokasi umum dan belanja negara
· Belanja modal

c. Pembiayaan
· Penerimaan, dapat berupa pinjaman dari sector perbankan, privatisasi dan penjualan asset                   BUMN, penjualan obligasio, pinjaman luar negeri, dan lain-lain
· Pengeluaran, dapat berupa pelunasan obligasi pemerintah, pembayaran pokok dan bunga cicilan         pinjaman luar negeri, dan lain-lain

2.2     Implikasi Anggaran Berbasis Kinerja

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara memberikan implikasi yang cukup luas, bukan hanya dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun masyarakat luas secara tidak langsung akan ikut terlibat dan bertanggungjawab, seperti menyangkut perubahan paradigma terhadap tatanan keuangan Negara yang transparan, professional dan akuntabel. Hal ini memberikan implikasi terhadap kesediaan pemerintah sebagai penanggung gugat, sedangkan pengugatnya adalah masyarakat luas dari berbagai elemen bangsa, terutama terhadap gugatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik menyangkut pertanggungjawaban substansial, moralitas dan kinerja. Hal ini tidak dapat dihindari, mau atau tidak, senang atau tidak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus transparan mengingat system anggaran berbasis kinerja ini memberikan implikasi keleluasan pengurusan keuangan Negara, dan berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 telah ditegaskan pula bagaimana meningkatnya peranan BPK selaku eksternal control dalam menggugat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara, baik secara represif maupun preventif.

Tuntutan professional bagi pengelola keuangan Negara berbasis kinerja ini telah pula ditegaskan oleh UU nomor 17 tahun 2003, hal ini memberikan implikasi bahwa unit instansi pengelola keuangan Negara harus professional menguasai system akuntansi pemerintahan, baik menyangkut laporan real APBN/APBD, penyusunan neraca, laporan aliran kas dan bukti-bukti catatan laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dari sudut pandang tuntutan hasil, anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan proses yang terukur, logic dan dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan organisasi, jenis belanja maupun fungsinya, oleh sebab itu anggaran berbasis kinerja ini disusun berdasarkan kebutuhan actual. Hal ini memberikan implikasi terhadap skala perioritas, baik menyangkut keseimbangan program pembangunan seperti untuk kebutuhan keseimbangan perekonomian, pembiayaan pertahanan keamanan, migrant penduduk akibat bencana alam, pembangunan infra dan supra struktur, pembiayaan politik, pendidikan, kesehatan masyarakat dan lainnya. Secara komprehensif pemerintah pusat maupun daerah benar-benar mengkaji berdasarkan skala perioritas mana yang didahulukan pada saat terkini.

2.3     Penyusunan Anggaran Berskala Perioritas

Sebagaimana perubahan paradigma berdasarkan tuntutan reformasi keuangan negara, maka anggaran berbasis kinerja pada dasarnya berorientasi pada hasil, hal ini berarti apa yang tepat dan wajar dilaksanakan berdasarkan penyusunan rencana program yaitu berdasarkan skala perioritas, baik menyangkut keseimbangan pereko-nomian, pembiayaan politik, pembiayaan pertahanan keamanan maupun migrasi penduduk serta pembiayaan penanggulangan bencana alam serta pembangunan infra struktur. Untuk menyusun program dan kegiatan-kegiatan dari anggaran berbasis skala perioritas tersebut dapat disusun berdasarkan analisis perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang telah mempertimbangkan strategi yang terbaik dari kajian peluang dan kendala yang sedang dihadapi bangsa serta memanfaatkan secara optimal berbagai kelebihan sumber daya yang ada.

Secara ekonomis tujuan pembangunan ekonomi dan pola pengeluaran Negara pada prinsipnya ditujukan untuk kehidupan masyarakat luas termasuk peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup, setiap orang pada prinsipnya menginginkan peningkatan nilai yang lebih baik dari sebelumnya untuk kesejahteraan yang merata. Sehubungan dengan hal tersebut merupakan kajian yang tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan skala perioritas bagi program-program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kewajiban-kewajiban Negara yang telah diuraikan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu kajian konseptual tentang rencana yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang dapat mengadopsi berbagai keinginan dari berbagai lapisan dan elemen masyarakat luas, suatu formula yang sangat memberikan solusi terbaik adalah memperioritaskan pemanfaatan berbagai keunggulan yang ada dari sumber daya bangsa dalam rangka menjangkau peluang keberhasilan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Bila diformulasikan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat para pakar, maka perencanaan adalah proses mengambil keputusan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai strategi dan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengurangi masalah dan ketidakpastian dalam rangka mencapai masa depan. Masalah, hambatan dan tantangan yang jelas akan dialami suatu Negara disebabkan oleh adanya berbagai keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki, atau bahkan cara, metode dan kiat-kiat masyarakatnya yang belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya, oleh sebab itu  diperlukan suatu perencana yang memenuhi syarat logis, mudah dimengerti, masuk akal, fleksibel terhadap dinamika kinerja, objektif menyangkut kepentingan umum, memperhatikan kendala, lingkungan fisik dan sosial. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa secara menyeluruh tentang pemahaman yang harus dilaksanakan.

Sementara pengertian secara harfiah dari strategi adalah berawal dari manufer kekuatan untuk memenangkan suatu peperangan dalam menghadapi musuh, namun dalam perjalanan waktu secara mendasar telah dikembangkan untuk kepentingan organisasi profit oriented maupun social oriented yaitu sebagai determinasi mendasar bagi kebutuhan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan berbagai keterbatasan sumber daya dalam rangka memperoleh peluang-peluang dimasa akan datang.

Jadi Pada prinsipnya suatu strategi dapat menentukan tujuan jangka panjang, program aksi, perioritas menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Disamping itu suatu strategi akan memberikan manfaat dan kontribusi pada stakeholder dalam rangka pencapaian kepuasan total. Secara sintesis dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu siasat untuk mencari jalan dalam mengatasi masalah dan memberikan arahan kegiatan untuk mencapai tujuan melalui penggunaan sumber daya secara produktif.

Berdasarkan kajian tersebut di atas maka perencanaan strategis adalah suatu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi atau entitas lainnya, apa yang harus dikerjakan dengan mengerjakan hal seperti itu. Jadi perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan bagi keputusan sekarang. Perencanaan strategis juga dapat menfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, serta membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusannya.

Dalam tatanan skala perioritas yang berdasarkan kajian perencanaan strategis untuk penyusunan system anggaran berbasis kinerja baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya jangka menengah dan terpadu, maka perioritas yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun program-program per sector seperti yang dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah pada kabinet sekarang. Hal yang perlu diperhatikan adalah diantaranya :

  • Indikator apa yang dihasilkan dari implikasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam rangka stabilitas perekonomian negara, mengingat indikator ini sangat signifikan memberikan kontribusi terhadap penyusunan program-program jangka menengah yang terpadu.
  • Kajian perioritas berdasarkan perencanaan strategis melahirkan rumusan pembangunan jangka menengah dan terpadu, yaitu berupa program-program yang lahir berdasarkan analisis kolaborasi antara keunggulan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia serta antisipasi memperoleh peluang keberhasilan pembangun-an terutama disektor perekonomian.
Untuk mengukur kinerja dari hasil atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta tugas-tugas lainnya dari suatu unit organisasi instansi pemerintah agar dapat mencapai maksud dari manfaat seperti tersebut di atas, dibutuhkan suatu pola pengukuran kinerja instansi pemerintah tertentu yang secara umum dapat diterapkan di instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pola-pola yang bersifat umum tersebut dapat dimulai dengan menerapkan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan evaluasinya. Beberapa ahli telah sepakat dengan suatu definisi tentang perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang terus menerus dari suatu penerapan keputusan sistematis berdasarkan pengetahuan yang luas tentang masa depan, mengorganisasinya secara sistematik sesuai dengan  usaha yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk membandingkan hasil dari keputusan dengan rencana yang sudah ditetapkan melalui umpan balik yang sistematis pula.

Jadi pada prinsipnya perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Pada umumnya perencanaan strategik mencakup :
  • Analisis lingkungan untuk menentukan kendala dan kesempatan yang spesifik.
  • Penilaian untuk menentukan kemampuan dan sumber daya utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang kompetitif pada situasi yang ada.
  • Kemampuan mengintegrasikan sumber daya pada kesempatan yang spesifik dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.
Butir-butir a, b dan c adalah salah satu cara untuk mengenali “PREMISE” pemegang Tugas pokok.
  • Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas.
  • Menciptakan beberapa kebijaksanaan, rencana, program dan pokok Instansi pemerintah dan instansi lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan anggaran berskala perioritas dapat disusun berdasarkan perencanaan strategis, dimana kajiannya harus memperhatikan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di samping melihat peluang dan kesempatan-kesempatan, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Para manajer/pejabat instansi pemerintah hendaknya memperhatikan faktor- faktor kritis dalam rangka mencapai keberhasilan (Critical Success Factors).

Penetapan sasaran-sasaran tersebut dilakukan secara realistis dengan perencanaan proses operasionalnya lebih mudah ditetapkan. Perencanaan strategi membantu pengambilan keputusan memilih secara rasional di antara berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta hasil yang diharapkan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

2.4     Penyusunan Rencana Anggaran Berbasis Kinerja

Pembiayaan dan pengeluaran keuangan negara diperlukan kajian perioritas yang didasarkan pada rencana strategis, hal ini berarti berlandaskan pada pendekatan misioner byang bertumpu pada pencapaian hasil yang akan dicapai, oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan anggaran berbasis kinerja ini harus mempunyai rencana target yang akan dicapai,  oleh sebab itu fungsi utama dari suatu sistem anggaran berbasis kinerja  adalah untuk mempermudah penilaian atas berbagai usulan dan untuk membandingkan kebaikan dari masing-masing usulan tersebut, sehingga diperkirakan mampu dijadikan pedoman untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pembiayaan berbagai program yang bermanfaat bagi publik.

Efektivitas dan efisiensi suatu pemanfaatan anggaran dapat dikaji dalam suatu siklus anggaran, yaitu dimulai dari penetapan awal perencanaan anggaran, pengelola-annya dan pertanggung-jawaban. Sebagaimana yang diketahui bahwa pemahaman harfiah dari pencapaian secara efektif dapat terjadi apabila nilai capaian yang ada dari pelaksanaan suatu program sejalan dengan apa yang direncanakan, sedangkan pencapaian secara efisien dapat ditentukan berdasarkan suatu ukuran nominal baik berupa penggunaan dana, pemanfaatan waktu maupun  tenaga.

2.5 Penetapan Anggaran Berskala Perioritas

Dalam rangka penetapan perencanaan anggaran yang berdasarkan acuan dari UU nomor 17 tahun 2003, maka sistem anggaran disusun berdasarkan anggaran berencana dan berprogram, yaitu pengeluaran negara diperlukan dalam kajian skala perioritas yang didasarkan pada rencana strategis pelaksanaan program. Untuk membuktikan bahwa apakah rencana anggaran tersebut efektif dan efisiennya dapat dianalisis berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

  • Apakah rencana anggaran yang ditetapkan sejalan dengan analisis kebijakan moneter dan fiskal
  • Rencana program apakah telah disusun berdasarkan pelaksanaan program yang mempunyai skala perioritas.
  • Situasi dan kondisi, dimana hal ini dapat dipedomani sebagai faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program.
  • Sumber penerimaan, yang jelas berdasarkan skala perioritas penerimaan negara
  • Pengaruh dan implikasi dari penetapan rencana tersebut sejalan tidak dengan analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta skala perioritas berdasarkan program ajangka menengah yang terpadu.
Berdasarkan pasal 12 dan 13 UU 17 Tahun 2003 tersurat bahwa anggaran disusun berdasarkan pembiayaan fungsional dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada, dan bahkan apabila terjadi surplus maka pertanggung-jawaban diarahkan bagi regenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan hutang, pembentukan dana cadangan dan peningkatan jaminan sosial dan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang terbaik bagi penyusunan anggaran berbasis skala perioritas, maka langkah awal perlu melakukan scanning lingkungan. Suatu analisis lingkungan dapat difokuskan secara internal maupun eksternal, secara internal pada prinsipnya merupakan kegiatan inventarisasi situasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, dan evaluasi tentang kapasitas organisasi dalam menghadapi masalah, dan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal.  Adapun tahapan scanning internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

Scanning internal perlu mempertanyakan :
Tahap 1
· Sudahkah kebutuhan pelanggan terpenuhi?
· Sudakah barang/jasa yg dihasilkan berkualitas tinggi?
· Perubahan apa yang terjadi dalam lingkungan intern?
· Adakah reorganisasi?
· Adakah perbaikan dalam keadaan stagnasi menurun?

Tahap 2 (Aspek aktivitas yang berjalan)
· Identifikasi program dan kegiatan yang berjalan
· Apakah semua program & kegiatan berjalan baik
· Apakah pengukuran kinerja sudah ada
· Bagaimana pendapat pelanggan dan stakeholder terhadap hasil pelaksanaan program
· Apakah perencanaan, penganggaran berkualitas dan terintegrasi

Tahap 3 (Mencari areal/hal-hal yang perlu perbaikan)
· Kemajuan & kekuatan apa yang ada dalam organisasi
· Bagaimana kekuatan tersebut dibangun
· Kekurangan dan kelemahan apa yg ada dalam organisasi
· Kekurangan dan kelemahan apa yg ada pada sumber daya organisasi
· Bagaimana kelemahan tersebut dapat diatasi bila ada
· Hambatan apa yg tidak memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan

Sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi kegiatan mengidentifikasi peluang dan ancaman yg terjadi, dan mengantisipasinya untuk perubahan lingkungan di masa akan datang.
Scanning eksternal perlu mempertanyakan:

Tahap 1 ( Apa saja yang termasuk di lingkungan eksternal?)
· Status fiskal yang berlaku
· Elemen apa yang sejalan dengan organisasi
· Elemen apa yang kritis merintangi organisasi
· Isue/problem penting yg dihadapi
· Kejadian/kebijakan yg berpengaruh terhadap organisasi

Tahap 2 (Bagaimana lingkungan tersebut berbeda pada masa datang?)
· Perkiraan pengeluaran dan anggaran untuk 5 tahun mendatang
· Kekuatan ditempat kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan 

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara  adalah tingkat efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan masing- masing program dan kegiatannya bagi suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu diharapkan mempunyai kemampuan teknis secara efisien dan efektif dengan wawasan yang komprehensif dan proporsional.

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara memberikan implikasi yang cukup luas, bukan hanya dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun masyarakat luas secara tidak langsung akan ikut terlibat dan bertanggungjawab, seperti menyangkut perubahan paradigma terhadap tatanan keuangan Negara yang transparan, professional dan akuntabel.

Sebagaimana perubahan paradigma berdasarkan tuntutan reformasi keuangan negara, maka anggaran berbasis kinerja pada dasarnya berorientasi pada hasil, hal ini berarti apa yang tepat dan wajar dilaksanakan berdasarkan penyusunan rencana program yaitu berdasarkan skala perioritas, baik menyangkut keseimbangan pereko-nomian, pembiayaan politik, pembiayaan pertahanan keamanan maupun migrasi penduduk serta pembiayaan penanggulangan bencana alam serta pembangunan infra struktur.

Pembiayaan dan pengeluaran keuangan negara diperlukan kajian perioritas yang didasarkan pada rencana strategis, hal ini berarti berlandaskan pada pendekatan misioner byang bertumpu pada pencapaian hasil yang akan dicapai, oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan anggaran berbasis kinerja ini harus mempunyai rencana target yang akan dicapai.

Dalam rangka penetapan perencanaan anggaran yang berdasarkan acuan dari UU nomor 17 tahun 2003, maka sistem anggaran disusun berdasarkan anggaran berencana dan berprogram, yaitu pengeluaran negara diperlukan dalam kajian skala perioritas yang didasarkan pada rencana strategis pelaksanaan program.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil dari makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca terkhusus mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara. Semoga makalah ini dapat dijadikan sebuah referensi dan juga sebuah informasi yang berguna. Penulis menerima kritik beserta saran dari pembaca yang bersifat membangun demi perkembangan dari makalah ini. 

Penyusun: Hendy Saputra

Sumber:

John B. Miner, Industrial Organizational Psychology (New York: McGraw-Hill International Edition, 1992), p. 612.
John Soeprihanto, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 2000), p. 7.


Admin
Seorang sarjana salah jurusan, penggemar Naruto, hobi membaca komik, nonton Drakor dan Menulis Puisi, Cerpen dan Novel. Pencinta alam dan penggemar Edelweis.

Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool